PADUnet.com. Bitung — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik pada Jumat, (21/11/2025).

Forum ini difokuskan pada pembahasan peninjauan ulang Standar Pelayanan di lingkungan PPS Bitung dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pengguna layanan.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Makkasau A.Pi, M.Si, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan forum ini merupakan kewajiban sebagai bentuk keterbukaan informasi serta komitmen peningkatan pelayanan kepada publik. Ia berharap melalui forum ini masyarakat dapat turut berkontribusi aktif dalam proses evaluasi pelayanan publik.

Dalam kegiatan ini, sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha, Kodrat Twin Riskiyanti, SH., MH., serta Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Erik Lesmana Ishak, S.St.Pi dan perwakilan Timja Operasional Pelabuhan, Nur Azah, yang memaparkan berbagai aspek teknis terkait standar pelayanan dan operasional pelabuhan.

Kedua narasumber tersebut memaparkan capaian PPS Bitung sekaligus area yang perlu diperbaiki melalui evaluasi dan masukan publik.

Forum tersebut juga dihadiri oleh PLT Kepala BPPMHKP Manado, Dolly Rawung, S.St.Pi, dan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Theodoor F. Lumempouw, S.Pi, M.Si.

Keduanya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan forum sebagai bentuk komitmen PPS Bitung dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

Selain unsur pemerintah, kegiatan ini juga diikuti oleh LSM, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta para stakeholder terkait yang aktif memberikan tanggapan dan masukan konstruktif. Berbagai usulan disampaikan, mulai dari peningkatan akses informasi hingga percepatan proses layanan publik.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Kepala PPS Bitung, Makkasau berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah komunikasi dua arah yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi terkait peningkatan kualitas layanan.

“Kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara Peninjauan Ulang Standar Pelayanan sebagai bentuk komitmen bersama antara PPS Bitung dan stakeholder.

“Dengan demikian, PPS Bitung menegaskan keinginannya untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan,” pungkas Makkasau.